Polisi menghalau pendemo saat simulasi pengamanan demo di depan kantor Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (25/8/2025). Polres Pekalongan Kota mengadakan simulasi pengamanan dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota saat siaga pengamanan kerusuhan serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan demo yang dapat terjadi sewaktu-waktu guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/foc.
Jakarta (ANTARA) – Founder The Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR) Muhammad Makmun Rasyid mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas penyusup yang membuat kericuhan di tengah aksi damai.
"Saya mendukung langkah Presiden yang menegaskan agar Polri mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap para pelaku perusakan, penjarahan, maupun tindakan teror yang mengancam keselamatan rakyat. Perintah Presiden kepada aparat keamanan adalah jelas: bertindak tegas demi melindungi masyarakat, menegakkan hukum, menjaga ketertiban umum, serta memastikan persatuan bangsa tetap terjaga," kata Makmun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Makmun menegaskan aspirasi yang disampaikan secara damai harus tetap dihormati. Hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai juga harus dilindungi.
"Namun, kita tidak dapat menutup mata bahwa sudah mulai terlihat gejala tindakan di luar hukum, bahkan yang mengarah pada makar dan terorisme," ujarnya.
Dia mengatakan bahwa unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di sejumlah wilayah telah keluar dari aturan yang berlaku.
Baca juga: Menteri HAM minta APH bedakan pengunjuk rasa dan perusuh
Kebebasan menyampaikan pendapat memang dilindungi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, namun kebebasan tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan umum dan menjaga persatuan bangsa.
"Jika kita melihat eskalasi yang berkembang sekarang, terdapat kecenderungan munculnya tindakan anarkis di beberapa wilayah. Hal ini terlihat dari pembakaran gedung, perusakan fasilitas umum, penyerangan terhadap markas, penjarahan rumah pejabat, hingga tindakan lain yang jelas tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan bahkan cenderung masuk kategori tindak pidana," kata Makmun.
Presiden, kata Makmun, telah menerima laporan adanya indikasi kuat bahwa sebagian aksi massa pekan lalu disusupi pihak tertentu dengan tujuan menciptakan kerusuhan melalui aksi pembakaran.
Aparat keamanan juga telah mengamankan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam provokasi dan penyebaran instruksi berbahaya.
Polisi, misalnya, menangkap seorang admin akun media sosial yang berperan sebagai pemberi tutorial pembuatan bom molotov sekaligus koordinator pendistribusian bom molotov di lapangan.
Baca juga: Prabowo sebut kadang polisi khilaf, namun perusuh jelas bersalah
Selain itu, admin salah satu akun media sosial TikTok juga ditangkap karena menyiarkan secara langsung aksi demonstrasi dengan target untuk mengajak pelajar agar ikut serta.
Makmun mengatakan bom molotov bukan sekadar alat perusakan, tapi merupakan senjata yang sengaja digunakan untuk menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat.
Penggunaan bom dalam aksi massa menjadikan aksi tersebut tidak lagi sekadar protes, melainkan masuk pada ranah terorisme karena ada unsur kesengajaan untuk menciptakan ketakutan luas, menebar teror psikologis, dan mengancam keselamatan jiwa warga.
Lebih mengkhawatirkan lagi, aksi ini melibatkan anak-anak dan pelajar yang diarahkan untuk berada dalam peristiwa kekerasan.
Anak-anak bukan hanya kehilangan perlindungan atas jiwanya, tetapi juga dipaksa menjadi bagian dari pola teror yang merusak generasi muda bangsa.
Oleh karena itu, Makmun mengajak semua pihak untuk waspada terhadap upaya adu domba di tengah aksi unjuk rasa damai.
Ia juga mengingatkan bahwa fasilitas umum dibangun menggunakan uang rakyat, sehingga perusakan terhadap fasilitas umum pada akhirnya hanya akan merugikan masyarakat.
"Mari kita menjaga persatuan nasional. Indonesia berada di ambang kebangkitan, dan jangan sampai kita terus diadu domba. Sampaikanlah aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, dan tanpa tindakan yang merugikan fasilitas umum. Perlu diingat, merusak fasilitas umum berarti merusak serta menghamburkan uang rakyat," tuturnya.
Baca juga: Oknum diduga provokator berhasil diamankan oleh aparat keamanan Baca juga: Lemkapi nilai penangkapan enam penghasut murni penegakan hukum
Pewarta: Fianda Sjofjan RassatEditor: Didik Kusbiantoro Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.